 |
| Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). |
"Bagus dong. Lulung kan mau meringankan (terdakwa), saya mau memberatkan (terdakwa). Seru kan," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (22/1/2016).
Dalam proses ini Basuki akan membongkar penyalahgunaan anggaran tersebut dan menegaskan akan membuktikan semua laporannya di pengadilan. Bahkan, Basuki mengatakan, DPRD pernah mengusulkan memasukkan anggaran siluman.
"Saya malah tulis di usulan DPRD, 'Ini apa, anggaran nenek lo?'. Gue tulis begitu semua, makanya saya bisa buktikan bahwa betul-betul ada APBD siluman," kata Basuki.
Adanya anggaran siluman itu yang membuatnya bersikeras menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).
Basuki mengaku mengetahui adanya anggaran siluman melalui sistem e-budgeting. Setelah itu, ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersama DPRD DKI membahas anggaran melalui sistem e-budgeting.
"Begitu saya paksa pakai e-budgeting, udah enggak bisa diutak-atik lagi. Mereka (DPRD) menuduh (APBD) saya yang palsu. Kan terbukti yang siluman siapa sekarang, enggak tahu malu saja mereka," kata Basuki.
Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka di antaranya dari pihak eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman.
Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Dua tersangka lainnya dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura. Keduanya diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014.(kp)
