 |
| Jusuf Kalla beri arahan terkait Pilkada Serentak. ©dokumentasi JK |
Langkah JK ini mengundang berbagai spekulasi. Berbagai pihak menuding JK berkepentingan agar kasus tersebut tidak diusut. Bahkan, JK pun disebut-sebut ada andil dalam mutasi Budi Waseso menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dengan dalil undang-undang tentang administrasi pemerintahan, JK meminta Waseso untuk tidak mengusut kasus PT Pelindo jika dugaan korupsi itu terjadi lantaran adanya kebijakan korporasi.
"Pokoknya selama itu korupsi dengan sengaja itu pasti, tetapkanlah. Tapi kalau kebijakan, jangan. Itu saja prinsipnya," tegas JK kepada Waseso.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan intervensi dengan menghubungi Budi Waseso. Uchok mengungkapkan bahwa intervensi semacam itu sebagai bukti adanya kedekatan dan kepentingan antara JK dan Dirut Pelindo RJ Lino.
"JK membela Lino dan membuat dirut Pelindo II selamat dari penyidikan polisi dan masih tetap pegang jabatan sebagai direktur utama sampai sekarang," terangnya.
Padahal, ujar Uchok, berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2014, PT Pelindo berpotensi merugikan negara sebesar Rp 80,5 milyar dan USD 1.199.690 dengan 102 kasus.
Menurut Uchok, karena begitu besarnya kepentingan keduanya, Komjen Budi Waseso kemudian dicopot sebagai Kabareskrim untuk menghentikan penyidikan korupsi di Pelindo II. Bagi dia, seharusnya kewenangan mencopot Bareskrim ada di tangan Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menilai ada intervensi pejabat tinggi terhadap Polri agar penyelidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dihentikan. Ruhut semakin yakin adanya intervensi pejabat tersebut dengan dimutasinya Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso yang sedang fokus menyelidiki korupsi PT Pelindo II.
"Siapapun itu dan dengar pendapat dari seorang pengamat kebijakan publik memang ada pengaruh dari atas," kata Ruhut di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/9).
Politisi Golkar ini justru tak mempercayai bahwa Presiden Joko Widodo berperan besar untuk memutasi Budi Waseso dari Kabareskrim menjadi Kepala BNN. "Iya tebak saja, kalau sampai ada peran orang atas yang pasti bukan Presiden Jokowi," katanya.
Ia enggan membuka identitas pejabat tinggi tersebut dalam pencopotan Budi Waseso dan berniat menghentikan kasus Pelindo II. "Kalau tebakannya itu, memang rada benar bahkan bisa benar," pungkasnya.
Sementara itu sejumlah orang mengatasnamakan Badan Relawan Nusantara melakukan aksi damai di sekitar rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan terkait rotasi jabatan Komjen Budi Waseso yang menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.
Koordinator aksi Badan Relawan Nusantara, Laode Kamaludin menuding JK telah mengintervensi kepolisian dengan agar merotasi Budi Waseso. Padahal menurutnya, Budi Waseso adalah pahlawan anti korupsi yang mengungkap kasus besar seperti kasus yang sedang Bareskrim tangani yaitu dugaan pencucian uang pengadaan 10 mobil crane yang melibatkan Dirut Pelindo II, RJ Lino.
Dalam aksinya, Laode merasa heran mengapa Budi Waseso dimutasi ketika sedang menindak lanjuti kasus besar melawan mafia pelabuhan. Sehingga ia menuntut JK untuk menjelaskan sejujur-jujurnya kepada rakyat perihal mutasi jabatan Budi Waseso.
"Kami mendesak agar Wakil Presiden untuk tidak ikut campur dalam kasus Pelindo II," ujar Laode dalam aksinya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (7/9)
Aksi damai yang di ikuti oleh 15 orang berlangsung selama 20 menit. Dalam aksinya massa aksi membawa tikus mati yang menurut mereka sebagai simbol matinya RJ Lino.
"Tikus ini adalah simbol kematian RJ lino, karena RJ lino adalah tikus koruptor juga," tutupnya kepada wartawan.(mdk)
Baca Juga:
- VIDEO: Bule Belanda ini Juga Ikut Buktikan Praktik Mafia Money Changer di Bali
- SDA Sebut Megawati dan Amien Rais Ikut Nikmati Sisa Kuota Haji
- Kasus Video Bully, Pacar Datang Tantang Netizen
- Kapolri: Kebakaran Lahan di Sumatera Ada Indikasi Kesengajaan
- Ahok di Laporkan FPI Atas 3 Kasus Korupsi yang Dilakukannya ke Polda Metro
