Jokowi Dituding Cari Popularitas lewat BBM, PDIP Meradang

Puan Maharani, Jokowi, dan Megawati Soekarnoputri. (Antara/R. Rekotomo)

LihatDulu.info - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai, dalam kondisi rupiah yang melemah seperti sekarang ini sebaiknya Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo lebih fokus dan lebih serius menjalankan tugasnya.

Pasalnya menurut dia, yang memiliki kewenangan dan paling bertanggung jawab terhadap kondisi rupiah saat ini adalah kinerja BI.

Hal itu dikatakan Charles menanggapi pernyataan Agus yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan pencitraan terhadap rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Komentar Agus Marto bahwa presiden sedang melakukan pencitraan terhadap rencana pemerintah menurunkan harga BBM, merupakan bentuk pernyataan seorang yang frustasi yang sedang mencari perhatian,” ujar Charles seperti dilansir Sindonews, Minggu (4/10/2015).

Menurut dia, seharusnya Agus mengambil tindakan strategis agar rupiah kembali menguat ketimbang ikut berkomentar. Pasalnya menurut dia, publik sedang menunggu aksi Gubernur BI agar rupiah kembali kuat karena memang tanggung jawab tersebut ada pada Gubernur BI.

“Agus malah ikut-ikutan berkomentar, seperti politisi di media. Pernyataan Gubernur BI tersebut tidak etis dan tidak pantas disampaikan oleh seorang Gubernur BI,” ucap Charles.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, banyak yang menduga bahwa melemahnya rupiah disebabkan karena sabotase dari dalam. Jangan sampai Gubernur BI dianggap bermanuver untuk kepentingan politik pihak tertentu.

“Yang lucu lagi saat rupiah sedang anjlok, BI malah meraup keuntungan hingga puluhan triliun. Artinya beban kurs dibebankan kepada rakyat,” ungkap Charles.

Maka itu, Charles meminta kepada Agus agar mengundurkan diri saja jika tidak sanggup lagi mengatasi permasalahan rupiah yang tak kunjung menguat.

Pasalnya dia menilai, Gubernur BI mengeluarkan pernyataan provokatif tersebut lantaran marah atas rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja BI.

“Kalau memang Gubernur BI sudah tidak mampu dan sedang frustasi lebih baik mundur saja. Saya mendukung penuh agar BPK segera melakukan audit terhadap BI. UU BI perlu juga direvisi agar BI tidak menjadi lembaga superpower yang sulit diawasi,” tandasnya. (Sindonews)

Baca Juga:

1. Mantan Anggota DPD RI: HUT TNI di Indah Kiat, Jokowi dan Panglima TNI Gadaikan Kedaulatan RI
2. Tipu-tipu Jokowi Turunkan Harga BBM
3. Ini Tokoh-Tokoh Islam yang Kecewa dan Dibohongi Jokowi,..Jokowi Harus Minta Maaf!
4. Ini Dia Skenario Cuci Tangan Jokowi jika 'Paket Ekonomi II' Gagal
5. Mengapa “Ahoker” Pecinta Anjing Bisu? Ahok Bakal Legalkan Daging Anjing