“Mumpung Berkuasa, PDIP Ngotot Negara Harus Minta Maaf ke Soekarno dan Keluarga”

Joko Widodo saat belum menjadi Presiden RI mencium tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu silam. (Antara/ Widodo S Jusuf)

LihatDulu.info - Permintaan politisi PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden RI pertama Soekarno dan keluarga adalah langkah yang terlalu berlebihan.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Zainal Abidin kepada intelijen (05/10). “Kalau meminta negara minta maaf itu lebay. Soekarno sudah dapat gelar pahlawan nasional, negara tidak pernah salah terhadap Soekarno. Kalau meminta maaf nanti keluarga Soeharto juga minta negara minta maaf. Ini harus berfikir ke depan,” tegas Zainal Abidin.

Menurut Zainal, Pasal 6 TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang meminta Soekarno diadili pun, tidak terlaksana sampai Presiden Indonesia pertama meninggal. “TAP MPRS pun sudah dicabut dan tidak perlu negara minta maaf,” ungkap Zainal.

Zainal menduga, keinginan PDIP meminta negara minta maaf terhadap Soekarno dan keluarganya merupakan upaya PDIP untuk menggunakan kesempatan karena sedang berkuasa. “Ini mumpung berkuasa, negara minta maaf, padahal ini kepentingan PDIP saja,” papar Zainal.

Selain itu, kata Zainal, upaya PDIP itu tidak lebih dari skenario mengalihkan terpuruknya perekonomian Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. “Mungkin saja bagian dari pengalihan isu saja, di saat rakyat protes kepada PDIP dan Presiden Jokowi,” pungkas Zainal.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah meminta negara supaya minta maaf kepada mantan Presiden Soekarno dan keluarganya. Basarah beralasan, bahwa dalam peristiwa G 30 S/PKI, Soekarno adalah korban.

Akibat peristiwa yang terjadi pada sepanjang akhir 1965 tersebut, kata Basarah, mandat Soekarno sebagai Presiden RI dicabut. Pencabutan itu ditetapkan dalam TAP MPRS XXXIII/1967 pada 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Sukarno telah mendukung G30S/PKI.

Di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahkan tanggung jawab melakukan proses hukum yang adil untuk membuktikan dugaan pengkhianatan Soekarno.(intelijen)

Baca Juga:

1. Pengamat: Rakyat dan Investor Menunggu Jokowi Mundur
2. Jokowi Dituding Cari Popularitas lewat BBM, PDIP Meradang
3. Mantan Anggota DPD RI: HUT TNI di Indah Kiat, Jokowi dan Panglima TNI Gadaikan Kedaulatan RI
4. Tipu-tipu Jokowi Turunkan Harga BBM
5. Ini Tokoh-Tokoh Islam yang Kecewa dan Dibohongi Jokowi,..Jokowi Harus Minta Maaf!